Jakarta, Merdekaonlinetv.id-Gelombang keprihatinan atas situasi sosial dan keamanan di wilayah paling timur Indonesia terus menguat.
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bersama Dewan Gereja Papua secara resmi mengeluarkan seruan moral dan desakan keras kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengakhiri krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Tanah Papua.
Pernyataan sikap kolektif dari para pimpinan sinode gereja seluruh Indonesia ini didorong oleh akumulasi konflik bersenjata yang kian masif. Situasi tersebut dinilai telah mencederai hak asasi manusia, merusak tatanan sosial, serta mengancam ruang hidup masyarakat adat asli Papua.
Soroti 107 Ribu Pengungsi Internal dan Dampak Konflik
Dalam keterangan resminya, Dewan Gereja Papua memaparkan data terkini yang menunjukkan eskalasi krisis kemanusiaan berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan.
Hingga pertengahan tahun ini, tercatat sedikitnya 107.000 jiwa warga sipil menjadi pengungsi internal (internally displaced persons) akibat terjebak di tengah pusaran konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata.
“Konflik yang terus memanas, terutama di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Puncak dan Dogiyai, telah menciptakan jalan buntu bagi kemanusiaan. Ribuan anak kehilangan akses pendidikan, fasilitas kesehatan lumpuh, dan warga adat terputus dari tanah leluhur mereka karena ketakutan,” ujar Pdt. Benny Giay, Moderator Dewan Gereja Papua.
Gereja-gereja juga menyoroti perluasan militerisasi yang mulai merambah fasilitas publik sipil, termasuk gedung sekolah dan rumah peribadatan.
PGI mengutuk keras insiden kekerasan di area pemukiman yang mengorbankan warga rentan seperti perempuan dan anak-anak.
Tolak Pendekatan Militeristik dan Desak Dialog Setara
PGI menilai pendekatan keamanan yang mengutamakan operasi militer terbukti gagal menghadirkan kedamaian yang substantif. Sebaliknya, strategi tersebut justru terus mereproduksi siklus kekerasan baru yang memakan korban jiwa dari masyarakat sipil tak berdosa.
Oleh karena itu, Dewan Gereja Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan strategis kepada pemerintah, antara lain:
Hentikan Operasi Militer: Mendesak penarikan pasukan non-organik dan penghentian operasi bersenjata di wilayah pemukiman sipil.
Buka Ruang Dialog Damai: Meminta pemerintah pusat segera membuka ruang dialog yang setara, demokratis, dan bermartabat dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta representasi masyarakat asli Papua.
Penanganan Pengungsi Komprehensif: Menuntut pemenuhan hak-hak dasar logistik, kesehatan, psikologis, serta jaminan keamanan bagi ratusan ribu pengungsi untuk kembali ke kampung halaman mereka.
Mendorong Sinergi Kementerian Ham
Respons moral dari mimbar gereja ini sejalan dengan langkah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang belakangan mulai mengintensifkan koordinasi dengan institusi TNI dan Polri untuk mengevaluasi prosedur penghormatan HAM dalam penanganan keamanan di Papua.
PGI menegaskan bahwa penyelesaian masalah Papua tidak bisa diselesaikan hanya melalui perbaikan infrastruktur fisik atau retorika pembangunan ekonomi semata.
“Menjaga Papua adalah tentang bagaimana kita memperlakukan harkat, martabat, dan hak hidup manusianya secara adil di atas tanah mereka sendiri,” tegas perwakilan pengurus PGI.
